Jumat, 05 Agustus 2011

TNI AD Akan Tegas Hadapi OPM

Mabes TNI Angkatan Darat akan mengambil tindakan tegas seiring meningkatnya penyerangan yang dilakukan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap prajurit TNI di Papua.
TNI AD pun bertekad melakukan pembersihan kawasan Puncak Jaya dari keberadaan OPM. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menegaskan, aksi penyerangan yang dilancarkan terhadap prajurit TNI di Papua jelas dilakukan anggota OPM. “Ini jelas OPM, karena yang kontak tembak dengan militer yang melakukan kegiatan patroli adalah mereka,” ungkap Pramono di Jakarta kemarin. Menurut Pramono,meningkatnya serangan OPM ini membuat satuan TNI AD yang ada di Papua mengerahkan prajuritnya untuk melakukan pengejaran. “ Secara otomatis,kegiatan kita juga meningkat untuk melaksanakan pembersihan daerah tersebut. Satuan setempat pasti melakukan kegiatan mengejar. Ada gangguan keamanan terhadap kedaulatan, yang akan kita lakukan (pengejaran),” kata mantan Pangkostrad ini. Meski demikian,KSAD menyatakan belum ada rencana penambahan kekuatan personel TNI di Papua. Mabes TNI AD menganggap jumlah satuan TNI yang bertugas di Bumi Cendrawasih tersebut masih mencukupi.“ Hanya intensitas patroli yang ditingkatkan, ”ujarnya. Menurut KSAD,peningkatan intensitas patroli itu untuk mengamankan prajurit TNI lain yang sedang melakukan pembangunan daerah lewat program TMMD. “Pengamanan itu adalah dengan keluar mengadakan patroli. Kalau ketemu mereka bersenjata, aturan mana yang dipakai? Ya kalau dia menembak kita,kita diam saja, ya mati konyol.Satu-satunya cara sebelum dia menembak saya, saya tembak duluan,”ucapnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah akan mengambil sikap tegas terhadap setiap gerakan separatis.“ Ada satu prinsip bahwa kita tidak akan menoleransi gerakan separatisme,”katanya. Menhan mengatakan, dirinya masih terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan aparat terkait untuk bahan merumuskan tindakan-tindakan apa saja yang bakal ditempuh. “Kita juga mendapatkan informasi dari pasukan di lapangan. Kita mesti membedakan apakah ini kriminal atau sudah melangkah pada gerakan yang lebih serius lagi. Di sana juga ada aparat kepolisian. Di situlah kita lakukan koordinasi,”paparnya. NOTES : SALUT DEH BUAT MENTERI KITA YANG SATU INI....,SEMOGA SAJA BUKAN HANYA ISAPAN JEMPOL BELAKA....,BUKTIKAN TNI....AKU YAKIN 100% RAKYAT MASIH MENDUKUNGMU.....PERSETAN DENGAN HAM,MEREKA YANG DULUAN KOK YANG SERANG....BERARTI MEREKA DULUANLAH YANG TIDAK MENGHARGAI HAM,MULAI MENYERANG MASYARAKAT SIPIL SAMAPAI DENGAN ANGGOTA TNI....BERSIHKAN PAPUA DARI SEPARATIS AGAR AMAN SENTOSA.

TNI Belum Operasi Militer, Pascapenembakan Heli di Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Purnomo Edhie Wibowo menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan operasi militer pascapenembakan helikopter di Gunung Puncak Senyum, Kabupaten Puncak, Papua. Penembakan, jelasnya, diduga dilakukan Gerakan Papua Merdeka (OPM). Mereka merasa terganggu dengan kehadiran TNI di Puncak Jaya.
"Saat ini, TNI sedang melaksanakan gerakan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Puncak Jaya. Mungkin kegiatan itu menggangu keberadaan kelompok separatis. Apalagi, mereka menjanjikan akan membangun daerah yang hingga kini tak terealisasikan," ucapnya kepada wartawan, Kamis (4/8). Saat ditanyakan tentang penambahan jumlah personel TNI, Edhie menegaskan bahwa itu tidak perlu. "Jumlah TNI di Papua sudah mencukupi. Tidak perlu dilakukan penambahan," paparnya. Sebelumnya, helikopter MI-17 milik TNI yang sedang melintas rendah di Puncak ditembak kelompok gerakan separatis, Rabu kemarin. Akibatnya, Pratu Fana Hadi yang terluka, akhirnya meninggal di dalam helikopter. Ia tertembus timah panas pada jantungnya.NOTE: PARA PETINGGI aparat keamanan negeri iniMENGATAKAN:mereka ini sangat sulit untuk di berantas di karenakan mereka telah membaur dengan masrakat setempat....,kalau begitu gunanya intelejen kita untuk apa?? makan tidur,terima gaji,gauli istri di rumah dan membuat laporan inelejen palsu? intelejen sering di rumah?? hahahahahaha kelaut saja.....

Heli Mi-17 Kodam Cendrawasih Ditembaki OPM

SENTANI - Helikopter Mi-17 Kodam XVII/Cenderawasih, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di sekitar Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Rabu (4/8), sekitar pukul 14.10 WIT. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Ali H Bogra, di Jayapura, mengonfirmasi kejadian tersebut. Mi-17 yang dipiloti Mayor CPN Kandek dan Letnan Satu CPN Fandi, lepas landas dari Bandara Puncak Jaya dengan tujuan Wamena mengevakuasi seorang anggota TNI Yonif 753/AVT, atas nama Pratu Fana S Hadi. Tamtama ini adalah penembak senapan pada Komando Taktis Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan yang ditembak pihak tak diketahui di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (2/8). "Dua titik bagian badan helikopter itu berlubang akibat rentetan tembakan dari bawah itu," kata Bogra. Dua titik itu adalah badan bagian bawah samping kiri roda depan di bawah kursi kopilot, dan di samping kanan dekat mesin pesawat. "Tembakan kedua ini bahkan menembus badan korban penembakan yang dievakuasi tersebut," katanya. Tembakan di titik kedua ini mengenai rusuk kiri Hadi. Kondisi korban yang sudah kritis menjadi semakin kritis sehingga membuat nyawanya tidak bisa tertolong lagi dan meninggal dalam penerbangan ke Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya.
Sekitar pukul 02.30 WIT, helikopter itu mendarat di Bandara Wamena. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Wamena, dan pada pukul 16.00 WIT korban dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan helikopter Puma kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Arioko. Rencananya korban Pratu Hadi akan diterbangkan ke tanah kelahirannya di Kalimantan, Kamis. Akhir-akhir ini penembakan terhadap anggota TNI di Kabupaten Puncak Jaya terus terjadi. Pada hari pertama masuk puasa juga terjadi penembakan di Kampung Nafri, Kota Jayapura, satu satu orang anggota TNI bersama tiga orang masyarakat sipil tewas di tempat.NOTE: HHHMMMM.....APAKAH INI KADO ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA YANG KE 66?? BERITA YANG MEMBUAT SAYA SANGAT TERHARU DAN MERASA JIJIK,WKWKWKWKWK SUNGGUH IRONIS BANGET....JADI TERINGAT BEBERAPA HARI YANG LALU BERITA DI METRO TV DAN TV7...TENTANG OKNUM TNI MENAMPAR/MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP SISWI SMP.....KARENA OKNUM TNI TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI ANAK LAKI-LAKINYA MENJALIN HUBUNGAN DENGAN SISWI TERSEBUT....WKWKWKWKWK PARA PEMBACAPUN PASTI AKAN TERPUKAU DENGAN APA YANG SAYA KATAKAN INI.APARAT TELAH MENJADI KEPARAT DI NEGARA INI,APAKAH APARAT KEAMANAN DI REPUBLIK INI KEMAMPUANNYA HANYA SEGITU? PARA PEMIMPIN SEDANG ASIK BERKORUPSI RIA SEDANGKAN APARAT KEAMANANNYA DI TEMBAKI OLEH SEPARATIS? KORBAN TELAH BERJATUHAN,RAKYAT SIPIL DAN APARAT....SEMOGA KADO KEMERDEKAAN INI DAPAT MENJADI SEBUAH KADO YANG SANGAT BERKESAN BAGI ORGANISASI PAPUA MERDEKA.

Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri. Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8). Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris. "Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris," ujarnya. Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. "Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api," katanya. Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. "Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya," tuturnya. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia. "Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri," kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin. Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua. "Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia," kata Menteri Pertahanan. Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. "Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua," katanya. International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua. IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda. KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat. "Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan," katanya. KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai. "Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam," tutur Pramono. Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.
Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah. Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri. NOTE: TEGAS ATAU KEHILANGAN cuma ini pilihan pemerintah REPUBLIK INDONESIA.RI jangan mau di ajak berunding ole ORGANISASI PAPUA MERDEKA,ini bukan pertandingan sepak bola,perundingan dengan mereka hanya mengulur waktu dan korban akan berjatuhan. gerakkan separatis semacam itu sudah tidak lazim lagi di negara ini.jelas-jelas mereka telah merong-rong/menggong-gong KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA.hanya ada dua kata: HANCURKAN SEPARATIS/OPM

Rabu, 03 Agustus 2011

Malaysia akan Operasikan Dua Kapal Selam di Perbatasan

21 Mei 2011, Jakarta (MI.com): Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) mulai mengoperasikan Kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak di perairan perbatasannya pada tahun ini.
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (20/5) "KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak sudah beroperasi pada tahun ini. Mereka bertugas mengawasi wilayah perairan," ujar Ahmad Zahid Hamidi. Sebelumnya diberitakan, KD Tunku Abdul Rahman adalah kapal selam Malaysia pertama yang dibeli dari Prancis pada 2007. Tahun 2010, kapal itu dikabarkan sempat mengalami kerusakan teknis. Meski begitu, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan KD Tunku Abdul Rahman kini siap beroperasi di perairan Malaysia. Begitu pula kapal KD Tun Abdul Razak yang diboyong dari Prancis pada 2010. Ahmad Zahid Hamidi sendiri mengelak saat ditanya apakah kedua kapal selam itu secara spesifik ditugaskan memantau blok Ambalat. Ia hanya mengatakan kedua kapal selam akan berpatroli di wilayah perairan Malaysia. Selain itu, Ahmad menambahkan pemerintah RI juga akan segera merakit kapal selam. "Indonesia juga mau bikin kapal selam," tutur dia. Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen Hartind Asrin menyatakan Pemerintah tidak tinggal diam untuk menjaga perbatasan RI-Malaysia tersebut. Akhir tahun ini, Kemenhan berencana memesan dua kapal selam dari pihak asing. Hartind mengatakan salah satu kapal selam itu akan dirakit di PT PAL Indonesia. "Sementara kita belum bisa bilang dari negara mana, nanti ribut sama pabrikannya. Soalnya persaingan ketat, kita ingin kapal selam generasi terakhir yang spesifikasinya bagus untuk menjaga perbatasan. Prosesnya hampir final, nanti kita kabari lagi," cetusnya. Menanggapi itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan langkah yang diambil Malaysia dengan mengoperasikan dua kapal selam. Hikmahanto mencatat, kapal selam tidak lazim digunakan dalam patroli perbatasan. Kapal selam lebih sering dipakai untuk melumpuhkan kekuatan maritim lawan di dalam perang antarnegara. Pengoperasian kapal selam pun terkesan ingin memata-matai daerah perbatasan secara diam-diam. "Tetapi yang kita mau, karena blok Ambalat ini masih sengketa, janganlah status quo atau quo vadis itu dirusak," tukasnya. Hal itu ditimpali pakar pertahanan UI Andi Widjajanto. Menurut dia, perencanaan strategis (renstra) Malaysia pada tahap kedua yang mencakup gelaran kekuatan maritim memang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat. "Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi. Ia menambahkan, tindakan penambahan kekuatan kapal selam Malaysia sebenarnya merupakan reaksi dari rencana Indonesia membeli empat kapal selam pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dalam realitanya, Indonesia batal membeli kapal selam dan diganti dengan perakitan domestik di PT PAL Indonesia. "Indonesia harus merealisasikan pembelian empat kapal selam itu, karena kalau hanya di PT PAL tidak akan cukup. Indonesia juga harus meminta kepada Malaysia untuk tidak melakukan gelaran kapal selam di perbatasan yang memprovokasi. Malaysia bisa meniru Indonesia yang menggelar kapal selam di daerah dalam seperti di Laut Jawa. Malaysia dapat menggelar kapal selam di semenanjung mereka supaya tidak memprovokasi," pungkasnya. NOTE ADMIN: Hahahaha rupa...rupanya negara malingsia ini belum puas-puas juga setelah mendapatkan sipadan dan ligitan.hoi negara malasya..apa maksudnya kau menaruh kapal selam di perbatasan dengan negara indonesia? atau ini hanya alibi kamu saja? karena kapal selam kau takut di perairan laut china selatan kah?? hahahahahaupin-ipin bilang ksian..ksian...ksian,ngomong dong kalau mau minta perlindungan dari INDONESIA....jangan sungkan-sungkan ya.

Ribuan Warga Papua Duduki Abepura Tuntut Referendum

Ribuan warga Papua hari ini, Selasa, 2 Agustus 2011, membanjiri Abepura, Jayapura, berunjuk rasa menuntut referendum. Aksi tersebut juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi para pengacara ternama di London,Inggris, hari ini, yang membahas soal Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atas nasib rakyat Papua bergabung dengan NKRI. “Kami mendesak dunia internasional kembali meninjau masalah Pepera. Hanya satu kata, segera akhiri dengan referendum,” kata Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, Selasa siang. Ia mengklaim saat ini sebanyak 62 pengacara internasional tengah merundingkan nasib Papua dan akan membawanya ke Mahkamah Internasional. “Ya benar, dan kami mendukung mereka,” ujarnya. Unjuk rasa belasan ribu warga Papua itu dikawal ketat 700 personel polisi dan Brigade Mobil Kepolisian Kota dan Kabupaten Jayapura. “Kami berharap dapat berjalan dengan lancar dan tidak anarkis,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan. Warga sebelumnya berkumpul di sejumlah titik seperti di kawasan Expo, Sentani, Perumnas 3, dan Abepura. Rencananya pendemo akan menuju DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya. “Tapi kita akan lihat nanti. Rencananya begitu. Tapi, massa saat ini sudah sangat banyak. Jadi mungkin saja batal karena polisi juga sudah menghadang kami untuk tidak ke DPRP,” kata Mako Tabuni.
Selain membawa puluhan poster, pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan permintaan referendum. Warga berpakaian adat dan menari berjingkrak jingkrak. Mereka meneriakkan yel-yel "merdeka". Di Sentani, dari pantauan Tempo, seluruh toko dan kios tutup. Begitu pula di Abepura. Aktivitas hari ini di sejumlah perkantoran pemerintah juga terganggu. Para pegawai negeri pulang cepat dan berdiam diri di rumah. “Saya pulang saja. Takut ada apa-apa karena biasanya kalau demo begini biasanya rusak-rusak,” kata Agustina, pegawai pemerintah di Sentani.NOTE: hahahaha sudah bunuh tentara bulan kemarin,bulan ini pun masih saja menyerang TNI.tahun kemarin sampai bulan febuari POLISI yang jadi target.pemerintah jangan diam saja dong...mereka itu(OPM) di kasih hati makin melunjak,ingat mereka adalah "HAMA" di republik ini.hanya ada lima kata buat mereka: KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI ATAU MATI itu saja,tidak ada itu namanya referendum,kalau memang ada usaha ke london untuk meminta meninjau kembali referendum pepera di london dan katanya akan di bawa ke mahkamah internasional jangan di anggap sepele.bila perlu gagalkan dan ringkus semua orang-orang tersebut.selama papua masih bagian negara REPUBLIK INDONESIA dan mereka(OPM) tidak ingin menjadi bagian dari indonesia hanya ada satu kata:"hancurkan mereka" tapi ingat para angkatan bersenjata dan kepolisian harus meminimalisir korban dari pihak sipil.sudah saatnya pemerintah indonesia mengambil sikap TEGAS terhadap mereka,sejarah tak mungkin terulang...seperti timor-timur.buat mimpi buruk bagi ORGANISASI PAPUA MERDEKA,saya rasa dunia internasional pun takkan mempermasalahkan hal sekecil ini karena masih banyak hal yang lebih penting ketimbang mengurus kemerdekaan PAPUA.

Senin, 01 Agustus 2011

Pelaku Penembakan di Abepura Diduga OPM

[JAYAPURA] Kepala Polda Papua Irjen Pol Bikman L Tobing belum mau berkomentar panjang lebar tentang aksi penembakan oleh orang tak dikenal di Kampung Nafri, Distrik Abepura pada Senin (1/8) dini hari tadi yang menewaskan empat orang. Sementara Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan menduga, pelakunya adalah dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Kami mengevakuasi korban dulu," ujarnya singkat sambil memasuki mobil dinasnya di Abepura, Senin (1/8) pagi. Menurutu Bikman, pihaknya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sementara itu Kapolres Kota Jayapura, AKBP Imam Setiawan kepada wartawan mengatakan, pelaku di duga kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Dugaan kami sementara itu, dan pengejaran sejak kejadian kami lakukan pengejaran," ujarnya di lokasi kejadian. Sedangkan menurut data yang diperoleh SP dari RSUD Abepura, korban luka-luka dalam peristiwa itu adalah Ahmad Saud (27), Siti Amimah (49), Tarmuji ( 49), M.Saiun ( 25), Budiono ( 22). Sedangkan di RS Bhayangkara ada korban luka-luka bernama Suyono ( 37), Yulianto ( 20). Sementara Korban meninggal dunia adalah Pratu Dominikus Kerap dengan NRP 31060418520386, anggota Kompi C Yonif 756 Senggi, sepasang suami istri yaitu Yusman dan Titin, serta Sardi. NOTE: SUDAH SAATNYA PEMERINTAH INDONESIA TIDAK MENTOLERIR ORGANISASI SEPARATIS SEPERTI ORGANISASI PAPUA MERDEKA.MASIH BERUNTUNG MEREKA DI BIARKAN HIDUP DI REPUBLIK INI,KOK MALAH BUAT MASALAH....,SUDAH SELAYAKNYA KALIAN(PENDUKUNG ORGANISASI PAPUA MERDEKA) DI BERANTAS/DI BUNUH.PEMERINTAH TIDAK USAH TAKUT AKAN HAM,AMERICA SAJA BISA MENYERANG IRAK,AFGANISTAN,DAN MASIH BANYAK LAGI UNTUK MENJAGA NEGARANYA.

ILAGA RUSUH, 17 TEWAS

JAYAPURA-Kerusuhan antar warga terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak,Papua, Minggu31 Juli, sekitar pukul 07.00 WIT. Akibat kerusuhan itu17 orang tewas dan puluhan lainnyaluka-luka.
Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, selain 17 orang tewas dan puluhan lainnya luka, sejumlah rumah dan kendaraan warga hangus dibakar. “ Tempat kerusuhan disekitarkantor DPRD setempat, hingga perumahan warga, satu unit mobil dinas DPRD Puncak,” jelasnya. Menurut Wachyono, pihaknya belum mengetahui secara detail pemicu terjadinya bentrok massal itu. “Kami masih menyelidiki penyebab kerusuhan antar dua warga bermarga berbeda, yang menyebabkan belasanorang tewas,” terangnya. Lanjut Wachyono, pihaknya juga masih kesulitan mendapat perkembangan terakhir terutama kondisi Ilaga. Karena akses ke sana sangat sulit dan hanya dengan pesawat itupun jika cuaca memungkinkan. “Hubungan kesana hanya dengan telepon satelit, sedangkan kami mendapat laporan dari sana melalui SSB. Akses kesana juga hanya bisa dengan pesawat,” paparnya. Namun, dari informasi awal yang diterima, sambungnya, kerusuhan antara warga pendukung Elvis Tabuni Ketua DPRD kabupaten Puncak dengan pendukung Simon Alom, mantan karetaker Bupati Kabupaten yang baru di mekarkan itu. “Akibat kerusuhan itu Kelompok Elvis Tabuni tewas 13 orang, sedangkan pengikut Simon Alom 4 orang tewas,” ungkapnya. Wachyono mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan mengenai kronologis kejadian, baru sebatas hanya jumlah korban yang tewas. Sementara dari informasi yang berhasil dihimpun, kerusuhan itu dipicu proses Pemilukada kabupaten Puncak yang saat ini sedang berlangsung. Elvis Tabuni dan Simon Alom ikut dalam proses tersebut. Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Puncak, Wellem Wandik ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya kerusuhan massal di Ilaga.”Saya sedang di Jayapura tapi dari informasi yang saya peroleh memang ada kerusuhan, tapi detailnya, silahkan tanya Bupati atau Polda Papua,” tukasnya melalui telepon selelurnya.